TIMURTOTABUAN.COM Palu- Bupati Bolaang Mongondow Timur, Oskar Manoppo, S.E., M.M menghadiri Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang Pulau Sulawesi yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Dr. H. Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., M.A., di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis, 10 Juli 2025.
Kegiatan strategis ini dihadiri pula oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, S.S., M.Si., Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Prof. Dr.rer.nat. Aris Marfa’i, S.Si., M.Sc., para Gubernur serta Bupati/Walikota se-Sulawesi. Turut mendampingi Bupati Boltim, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Harris P. Sumanta, S.T., M.T., dan Kepala Dinas PMPTSP Moh. Ali S. Mamonto, S.T.
Dalam forum tersebut, tata ruang kembali ditegaskan sebagai fondasi utama pembangunan yang terintegrasi. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti pentingnya kejelasan tata ruang sebagai tulang punggung pembangunan berkelanjutan. “Kita ini hidup, tumbuh, dan kembali ke tanah. Maka ruang harus diatur, tidak bisa dibiarkan tumpang tindih dan saling rebut,” ujar AHY.
Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengingatkan bahwa reformasi agraria dan penataan ruang perlu dukungan politik dan regulasi yang kuat agar tidak sekadar menjadi dokumen perencanaan di atas kertas.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Bolaang Mongondow Timur, Oskar Manoppo, menyampaikan komitmen penuh Pemkab Boltim dalam mendukung kebijakan pembangunan wilayah berbasis penataan ruang ini.
“Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur siap mendukung penuh kebijakan pembangunan wilayah berbasis penataan ruang, karena kami meyakini penataan ruang yang terencana, tertib, dan berkelanjutan adalah kunci untuk mendorong pemerataan pembangunan, membuka akses investasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Boltim khususnya, dan Sulawesi pada umumnya,” ujar Bupati.
Bupati Oskar Manoppo juga menegaskan pentingnya sinergi antar pemerintah kabupaten/kota, provinsi, dan pusat agar setiap perencanaan ruang dapat berjalan sejalan dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing.
Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang Pulau Sulawesi ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat integrasi pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah di Kawasan Timur Indonesia, menuju keadilan spasial dan pertumbuhan ekonomi yang merata.(DM)
