TimurTotabuan.com Boltim – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) memperkuat langkah pencegahan korupsi melalui kerja sama dengan Forum Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) Sulawesi Utara. Kolaborasi ini diarahkan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama Sinergitas Pencegahan Korupsi di Kantor Bupati Boltim, lantai III, Senin (12/10/2026).
Bupati Boltim Oskar Manoppo menegaskan, integritas harus menjadi landasan dalam setiap pelaksanaan tugas pemerintahan, terutama dalam pengelolaan anggaran dan pemberian pelayanan publik.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tersedianya infrastruktur atau pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Saya memandang kegiatan ini sebagai langkah penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kepercayaan masyarakat sangat ditentukan oleh bagaimana kita menjalankan kewenangan, mengelola anggaran, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Oskar.
Ia mengingatkan bahwa integritas tidak boleh berhenti pada slogan atau pernyataan formal. Nilai tersebut harus tercermin dalam kesesuaian antara hati, pikiran, perkataan, dan tindakan setiap aparatur ketika menjalankan tanggung jawabnya.
Oskar juga menekankan bahwa anggaran pemerintah merupakan amanah publik yang penggunaannya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Setiap rupiah anggaran pemerintah merupakan amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Anggaran yang bersumber dari kepercayaan masyarakat harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pelayanan, serta program yang meningkatkan kesejahteraan,” tegasnya.
Selain menyoroti pengelolaan anggaran di tingkat kabupaten, Oskar memberikan perhatian khusus terhadap tata kelola pemerintahan desa. Ia meminta para sangadi atau kepala desa memastikan seluruh tahapan pengelolaan anggaran dilaksanakan secara terbuka dan sesuai ketentuan.
Pemerintah desa, kata dia, perlu melibatkan masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), mulai dari penyusunan rencana pembangunan hingga pengawasan pelaksanaannya.
Tertib administrasi, keterbukaan informasi, serta kejujuran dalam pengelolaan keuangan desa juga menjadi hal yang harus dijaga. Dengan demikian, program pembangunan dapat disusun berdasarkan kebutuhan warga dan pelaksanaannya bisa diawasi secara bersama-sama.
Keterlibatan masyarakat dinilai penting untuk mencegah penyimpangan sekaligus memperkuat kepercayaan warga terhadap pemerintah desa.
Penandatanganan kesepakatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Boltim, Sekretaris Daerah M. Iksan Pangalima, jajaran asisten, serta Ketua Forum PAKSI Sulut Dr. Magdalena Wullur bersama pengurus.
Hadir pula pimpinan perangkat daerah, direktur RSUD, kepala puskesmas, kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), serta para sangadi se-Kabupaten Boltim.
Melalui kerja sama ini, Pemkab Boltim berharap edukasi dan pendampingan antikorupsi dapat menjangkau lebih banyak unsur pemerintahan, termasuk perangkat daerah dan pemerintah desa.
Sinergi dengan Forum PAKSI Sulut juga diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan kesepakatan. Implementasinya perlu diwujudkan melalui program yang terukur, pembagian tanggung jawab yang jelas, serta evaluasi secara berkala.
Upaya tersebut diarahkan untuk membangun budaya kerja yang profesional dan berintegritas, sekaligus memastikan pengelolaan anggaran pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Boltim.(Dm)
