Boltim Jemput Bola ke Kemendagri, Bahas Penguatan Keuangan Daerah

Kamis, 29 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TimurTotabuan.com JAKARTA – Upaya memperkuat fondasi keuangan daerah terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim). Salah satunya melalui audiensi langsung dengan jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, Kamis (29/1/2026).

Bupati Boltim, Oskar Manoppo, bertemu dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, di Kantor Kemendagri, Jakarta. Pertemuan tersebut menjadi ruang diskusi strategis terkait pengelolaan keuangan daerah, arah kebijakan fiskal, serta dukungan pemerintah pusat dalam memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah.

Dalam audiensi itu, Bupati Oskar tidak sendiri. Ia didampingi Ketua DPRD Boltim, Samsudin Dama, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Boltim, Samsurizal Korompot. Kehadiran unsur eksekutif dan legislatif ini menunjukkan keseriusan daerah dalam membangun sinergi kebijakan anggaran yang selaras dan berkelanjutan.

Bupati Oskar Manoppo menegaskan bahwa konsultasi ke Kemendagri merupakan langkah penting untuk memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan sesuai aturan dan tetap adaptif terhadap dinamika kebijakan nasional.

“Kami ingin memastikan setiap kebijakan pengelolaan keuangan daerah sejalan dengan ketentuan yang berlaku, sekaligus membuka ruang konsultasi untuk penguatan fiskal daerah ke depan,” ujar Oskar.

Menurutnya, sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar kebijakan fiskal tidak hanya tertib secara administrasi, tetapi juga berdampak nyata bagi pembangunan dan pelayanan publik di daerah.

Sementara itu, Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, menyambut positif inisiatif Pemerintah Kabupaten Boltim. Ia menekankan pentingnya komunikasi aktif antara pemerintah daerah dan Kemendagri sebagai mitra pembina keuangan daerah.

Ia juga menggarisbawahi bahwa pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan menjadi fondasi utama dalam mendorong pembangunan daerah yang sehat secara fiskal.

Baca Juga :  Boltim Torehkan Prestasi di Ajang Duta Cegah Stunting Remaja Sulut 2026

Di sisi lain, Ketua DPRD Boltim, Samsudin Dama, menegaskan dukungan penuh lembaga legislatif terhadap langkah-langkah konsultatif yang dilakukan pemerintah daerah. Menurutnya, koordinasi dengan pemerintah pusat sangat penting agar kebijakan anggaran daerah benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Audiensi ini diharapkan menjadi bagian dari penguatan kolaborasi pusat dan daerah, sekaligus mempertegas komitmen Boltim dalam membangun sistem keuangan daerah yang taat regulasi, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.(DM)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Pilsang Boltim 2026 Resmi Bergulir, Oskar Manoppo Minta Demokrasi Desa Tetap Sejuk
Dituding Langgar Regulasi, Brantas Abipraya Tegaskan Legalitas Lahan dan Akses Proyek RSUD Boltim
Teken Kesepakatan Antikorupsi, Oskar Manoppo Tekankan Transparansi Anggaran
Perkuat Pengawasan Program Perumahan, Bupati Oskar Bangun Sinergi dengan Kejati Sulut
Buka Lapangan Kerja di Boltim, Bupati Oskar Minta PT ASA Beri Ruang bagi Warga Lokal
Pasang Papan Larangan di HPT Mintu, KPH Unit II Tegaskan Kawasan Hutan Bukan untuk Diduduki Sembarangan
KUD Nomontang Gelar Konsultasi RIPPM 2027, Serap Aspirasi untuk Perkuat Pemberdayaan Masyarakat
Bupati Oskar Pimpin Rakor Forkopimda Boltim, Cuaca Ekstrem hingga PETI Jadi Sorotan

Berita Terkait

Rabu, 14 Oktober 2026 - 19:20 WITA

Pilsang Boltim 2026 Resmi Bergulir, Oskar Manoppo Minta Demokrasi Desa Tetap Sejuk

Rabu, 14 Oktober 2026 - 18:46 WITA

Dituding Langgar Regulasi, Brantas Abipraya Tegaskan Legalitas Lahan dan Akses Proyek RSUD Boltim

Senin, 12 Oktober 2026 - 23:48 WITA

Teken Kesepakatan Antikorupsi, Oskar Manoppo Tekankan Transparansi Anggaran

Jumat, 9 Oktober 2026 - 07:29 WITA

Perkuat Pengawasan Program Perumahan, Bupati Oskar Bangun Sinergi dengan Kejati Sulut

Senin, 5 Oktober 2026 - 20:51 WITA

Pasang Papan Larangan di HPT Mintu, KPH Unit II Tegaskan Kawasan Hutan Bukan untuk Diduduki Sembarangan

Berita Terbaru