Tutuyan, TimurTotabuan.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) terus memperkuat transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah menghadirkan inovasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui sistem QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) yang kini terintegrasi langsung pada lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
Inovasi tersebut resmi diluncurkan oleh Bupati Boltim, Oskar Manoppo, SE, MM, bersamaan dengan penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) PBB-P2 Tahun 2026 yang berlangsung di Lantai III Kantor Bupati Boltim, Kamis (11/06/2026).
Kegiatan itu dihadiri Wakil Bupati Boltim, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara Darman T.B. Hutabarat, pimpinan Bank SulutGo Cabang Tutuyan, Sekretaris Daerah, para asisten, pimpinan perangkat daerah, camat, sangadi, hingga aparatur pengelola pajak daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Oskar Manoppo menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mewujudkan digitalisasi sistem pembayaran pajak daerah, khususnya Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, Bank Indonesia, dan Bank SulutGo.
Menurutnya, penyerahan SPPT dan DHKP bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan bagian penting dari upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan peningkatan layanan publik.
“Pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan, serta berbagai program kesejahteraan lainnya,” ujar Bupati.
Ia menegaskan, penerapan QRIS pada lembar SPPT menjadi tonggak penting dalam pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
Kehadiran fitur tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat karena pembayaran pajak dapat dilakukan secara cepat hanya dengan memindai kode QR menggunakan telepon genggam, tanpa harus datang dan mengantre di lokasi pembayaran.
Selain memberikan kemudahan kepada wajib pajak, sistem digital tersebut juga dinilai mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan penerimaan daerah.
Dengan transaksi yang tercatat secara elektronik, potensi kesalahan maupun kebocoran penerimaan dapat diminimalkan.
“Digitalisasi bukan lagi sebuah pilihan, tetapi kebutuhan yang harus kita jalankan demi menciptakan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan terpercaya,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Bupati juga memberikan arahan kepada para camat, sangadi, serta perangkat desa agar segera melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap berkas SPPT yang diterima.
Ia meminta setiap ketidaksesuaian data maupun kekeliruan penetapan pajak segera dikoordinasikan dengan UPTD PBB-P2 untuk dilakukan perbaikan.
Selain itu, distribusi SPPT kepada wajib pajak diminta dilakukan secara cepat, tepat, dan mengedepankan pelayanan yang humanis kepada masyarakat.
Bupati turut mengingatkan seluruh petugas pemungut pajak dan aparatur desa untuk menjaga integritas dalam pengelolaan penerimaan pajak.
Ia menegaskan tidak boleh ada lagi praktik penundaan penyetoran ataupun penggunaan dana pajak untuk kepentingan pribadi.
“Dengan adanya QRIS ini, transparansi adalah harga mati. Saya tidak ingin mendengar ada warga yang merasa sudah membayar pajak tetapi datanya belum tercatat karena kelalaian oknum tertentu,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati meminta Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kemudahan pembayaran pajak melalui QRIS.
Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus mendukung pembangunan daerah.
Sebagai penutup rangkaian kegiatan, Bupati Oskar Manoppo menyerahkan SPPT secara simbolis kepada para camat se-Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
Ia juga melakukan simulasi pembayaran pajak menggunakan QRIS di hadapan para peserta sebagai bentuk edukasi sekaligus pembuktian bahwa proses pembayaran kini dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan aman.
