TimurTotabuan.com Manado- Bupati Oskar Manoppo bersama Wakil Bupati Argo Vinsensius Sumaiku melakukan kunjungan silaturahmi dan koordinasi ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (25/2/2026). Rombongan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur diterima langsung Kepala Kanwil BPN Sulut, John Wiclif Aufa.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari langkah strategis Pemkab Boltim dalam memperkuat sinergi lintas sektor, khususnya dalam penanganan dan penyelesaian persoalan pertanahan yang kerap menjadi tantangan pembangunan daerah.
Dalam dialog yang berlangsung hangat dan konstruktif, sejumlah agenda prioritas dibahas, mulai dari percepatan layanan administrasi pertanahan, peningkatan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat, hingga dukungan BPN terhadap proyek-proyek pembangunan yang memerlukan kejelasan status lahan.
Bupati Oskar Manoppo menekankan bahwa isu pertanahan memiliki peran krusial dalam menopang stabilitas dan percepatan pembangunan. Menurutnya, koordinasi yang solid dengan BPN merupakan kunci untuk memastikan setiap persoalan dapat diselesaikan sesuai regulasi dan memberi rasa aman bagi masyarakat.
“Masalah pertanahan adalah fondasi pembangunan. Karena itu, kami ingin memastikan setiap proses berjalan tertib, transparan, dan memberikan kepastian hukum,” tegasnya.
Senada dengan itu, Wakil Bupati Argo Vinsensius Sumaiku menyampaikan pentingnya dukungan BPN dalam mendukung realisasi program strategis daerah, termasuk pengembangan kawasan permukiman serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
Ia menambahkan, kolaborasi yang intensif diharapkan mampu menghadirkan pelayanan pertanahan yang lebih cepat, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Turut mendampingi dalam pertemuan tersebut Sekretaris Daerah M. Iksan Pangalima, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Haris P. Sumanta, serta Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Yanto Modeong.
Melalui silaturahmi ini, hubungan kelembagaan antara Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan BPN Provinsi Sulawesi Utara diharapkan semakin solid, sekaligus melahirkan langkah-langkah konkret dalam menjawab berbagai persoalan pertanahan di daerah. (Dm)
