TimurTotabuan.com BOGOR — Komitmen Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) dalam menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional kembali ditegaskan melalui kehadiran langsung Bupati Oskar Manoppo dan Wakil Bupati Argo Vinsensius Sumaiku pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026.
Kegiatan berskala nasional tersebut resmi dibuka Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, Senin (2/2/2026), di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat.
Kehadiran pimpinan Boltim tidak sendiri. Turut mendampingi Ketua DPRD Boltim Samsudin Dama, Kapolres Boltim AKBP Golfried Hasiholan Pakpahan, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Boltim Abdullah Kango. Lengkapnya unsur pimpinan daerah dan Forkopimda ini menjadi gambaran kuatnya keseriusan Boltim dalam membangun koordinasi lintas sektor demi kemajuan daerah.
Rakornas tahun ini menjadi forum strategis yang mempertemukan pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan arah pembangunan berjalan selaras. Fokus utama pertemuan adalah penguatan sinergi dalam mendukung program prioritas nasional menuju visi besar Indonesia Emas 2045.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya soliditas dan kekompakan seluruh jajaran pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Ia menggarisbawahi bahwa keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada kolaborasi yang erat, terkoordinasi, dan lintas sektor, guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta kesejahteraan masyarakat yang merata.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Oskar Manoppo menyampaikan bahwa partisipasi Boltim dalam Rakornas bukan sekadar kehadiran seremonial, tetapi merupakan langkah strategis untuk memastikan program pembangunan daerah tetap berada pada jalur yang selaras dengan kebijakan nasional.
“Rakornas ini menjadi ruang penting untuk menyamakan visi dan langkah antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan begitu, pembangunan di Bolaang Mongondow Timur dapat berjalan lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Bupati juga berharap hasil pembahasan dalam Rakornas dapat menjadi rujukan utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah tahun 2026, terutama dalam upaya mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.
Sebagai informasi, Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026 diikuti oleh 4.011 peserta dari seluruh Indonesia. Mereka terdiri dari para Menteri Kabinet Merah Putih, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wali kota beserta wakilnya, unsur Forkopimda, hingga jajaran Badan Pusat Statistik dari berbagai daerah.(DM)
